Inilah Sembilan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat


INFO NASIONAL - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan tidak akan ada pertumbuhan ekonomi tanpa koneksi antarkawasan. Karenanya, infrastruktur transportasi  menjadi penting untuk menumbuhkan konektivitas antarkawasan di suatu daerah. "Semakin banyak koneksi (dalam artian infrastruktur), semakin banyak pertumbuhan," kata Ridwan dalam acara press conference di taman barat Gedung Sate, Bandung, Kamis, 27 September 2018.
Acara yang digelar Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat ini dibuat dengan kemasan berbeda. Diberi nama Jabar Punya Informasi (JAPRI), acara berisi dialog antara narasumber dan awak media membahas topik yang sedang hangat.
JAPRI edisi pertama ini membahas sembilan proyek prioritas di bidang infrastruktur transportasi yang akan digenjot pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat selama lima tahun mendatang. Hadir sebagai narasumber, yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat Eddy Nasution, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik, serta Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Johnny Patta.
Ridwan menambahkan, pihaknya akan memprioritaskan pembangunan sembilan proyek infrastruktur, yakni:
  1. Reaktivasi empat jalur kereta api, yaitu jalur Bandung-Ciwidey, Rancaekek-Tanjungsari, Banjar-Pangandaran-Cijulang, dan Cibatu-Garut –Cikajang.
  2. Perpanjangan runway Bandara Kertajati dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter.
  3. Pembuatan road barrier, batas jalan di daerah rawan kecelakaan.
  4. Pembangunan bandara di Sukabumi.
  5. Pembangunan jalur ganda kereta api Bogor–Sukabumi
  6. Pembangunan Terminal Parung, Kabupaten Bogor.
  7. Pembangunan inland waterway Cikarang Bekasi Laut (CBL)
  8. Pembangunan jalur khusus angkutan tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
  9. Pembangunan pelabuhan Patimban di Subang
Senada dengan Ridwan, akademikus Institut Teknologi Bandung, Johnny Patta, mengatakan  ekonomi tanpa konektivitas tidak akan berjalan. Ada empat elemen yang mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu konstruksi, investasi, government spending, juga ekspor-impor. Menurut Johnny, keempat elemen tersebut tidak akan bergerak tanpa hadirnya konektivitas.  "Jadi betapa pentingnya infrastruktur untuk konteks ekonomi," tuturnya.
Share:

IMF: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Adalah Kisah Sukses Nyata


TEMPO.CO,  NUSA DUA - International Monetary Fund (IMF) menilai perekonomian Indonesia merupakan sebuah kisah kesuksesan di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di dunia.
Kepala Ekonom IMF, Maurice Obstfeld menjelaskan saat ini perekonomian global tengah dirundung ketidakpastian akibat dari peningkatan tensi dagang antara AS dan China, harga minyak dan pengetatan keuangan global. Walaupun di tengah ketidakpastian tersebut, Indonesia dinilai mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
 
Saat ini jika melihat dari sisi satu negara saja jelasnya, dapat dikatakan nilai tukar melemah terhadap dolar AS tetapi melihat dari cara pandang lebih luas dolar AS memang tengah menguat. 
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan kisah sukses yang nyata dan walaupun kita memiliki banyak faktor negatid dan itu dapat berdampak ke Indonesia, pertumbuhannya tetap diprediksi cukup kuat," kata dia dalam konferensi pers World Economic Outlook (WEO) di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018.
Pada laporan World Economic Outlook (WEO) IMF, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi 5,1% pada tahun ini. Sementara, dalam laporan April 2018, IMF memproyeksi ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3% tahun ini.
Dalam laporannya yang dirilis hari ini, Selasa 9 Oktober 2018, IMF menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% Indonesia ini juga diperkirakan terjadi di 2019. Pada Laporan sebelumnya, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,5% pada 2019.
Walaupun begitu, Maurice menilai pertumbuhan Indonesia masih cukup kuat karena masih jauh di atar proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang hanya 3,7%.
Lebih lanjut, Maurice mengatakan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan level bagi pertumbuhan pendapatan yang dapat dinikmati semua orang.
Dia pun menilai dengan pendapatan perpajakan yang meningkatkan pemerintah dapat melakukan investasi lebih pada bidang-bidang yang krusial.
"Kami berpikir mengenai kemungkinan pendapatan perpajakan yang lebih tinggi sehingga memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi pada sistem pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan semua investasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakatnya," tuturnya.
Ekonom IMF pun menyarankan bagi seluruh negara dengan pendapatan seperti Indonesia untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja, memperbaiki SDM dalam angkatan kerja, dan terus memperbaiki ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
Share:

Ridwan Kamil: Ekonomi Kreatif Jawa Barat Paling Progresif


INFO JABAR — Laju pengembangan Ekonomi Krearif (ekraf) Jawa Barat tergolong progesif. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengembangkan ekraf Jawa Barat.
Komitmen tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ekonomi Kreatif dan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan hal itu saat menjadi pembicara pada Kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Nasional Tahun 2018-2025 di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.
"Masa depan kita ada pada ekonomi imajinasi, ekonomi yang hadir karena adanya kreativitas," ucap Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.  
Menurut Emil, ekraf menjadi bagian utama dalam proses pembangunan di Jawa Barat. Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ini adalah penyumbang ekspor ekraf pada tahun 2016, yaitu sebesar 31,96 persen.
Selain itu, kata Emil, Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang produk domestik bruto (PDB) di bidang ekraf terbesar, yakni 11,81 persen atau tertinggi ketiga setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 16,12 persen, dan Bali sebesar 12,57 persen.
Berbagai komoditas ekraf berkembang di Jawa Barat. Misalnya game developer, seni pertunjukan, film, musik, fotografi, desain komunikasi visual, kriya keramik, kerajinan rotan, kerajinan tangan, fashion, batik, bambu, dan banyak komoditas lainnya.
Apalagi, kata Emil, Pemprov Jawa Barat tengah mengembangkan beberapa program unggulan, seperti One Village One Company (OVOC) maupun One Pesantren One Company (OPOC). Menurutnya, kedua program tersebut akan bergerak di bidang industri kreatif.
Misalnya desa mengembangkan esteem tourism dan desa wisata. Pesantren mengembangkan produk kerajinan khas di wilayahnya. Selain itu, ada pula yang mengembangkan produk kuliner dan produk furnitur bernilai seni.
Dengan program tersebut, sebanyak 530 desa di Jawa Barat berubah status dari desa berkembang menjadi desa maju. Artinya, banyak desa yang mampu mengoptimalkan dan mengelola sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
"Desa maju memiliki kemampuan mengelolanya sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusianya dan menanggulangi kemiskinan," kata Emil.
Komitmen Pemprov Jawa Barat dalam pengembangan ekraf terwujud dengan pusat ekraf (creative hub), dan Badan Ekonomi Kreatif Daerah yang akan hadir di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Hal tersebut sebagai upaya penggalian potensi ekraf di setiap kabupaten/kota.
"Jawa Barat, Provinsi terdepan dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Pertama, jadi satu-satunya provinsi yang punya Perda tentang Ekonomi Kreatif. Kedua, tahun ini juga sedang dibangun pusat kreatif (creative hub) di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat," ucap Emil.
"Nanti akan ada Bekraf kecil di daerah-daerah, yang nantinya dikoordinasi pusat dan akhirnya berdampak pada perkembangan ekraf nasional. Pokoknya, Jawa Barat paling siap mengenai strategi ini, paling komitmen soal ekraf," ujar Emil, melanjutkan.
Pada 2019, creative hub tengah dibangun di Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Cirebon, Tasikmalaya, dan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan, pada 2020 nanti, creative hub akan dibangun di Kota Cimahi, Depok, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, dan Sumedang.
Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, mengatakan bahwa pada akhir tahun 2018, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025 (Perpres Rindekraf). Perpres Rindekraf tersebut ditetapkan sebagai landasan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.
"Maka, untuk menyosialisasikan peraturan tersebut, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyelenggarakan Sosialisasi Rindekraf Kementenian/Lembaga (K/L)," katanya.
Sosialisasi tersebut berlangsung selama dua hari di Jakarta pada 15 sampai 16 Juli 2019. Triawan berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan sinkronisasi para pemangku kebijakan agar pelaksanaan Rindekraf yang berkesinambungan antar-stakeholder dapat terbentuk.
"Untuk mencapai integrasi program dan kegiatan, maka dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang intensif antarkementerian dan lembaga agar pelaksanaan Rindekraf ini dapat berjalan optimal," ujarnya.
Share:

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Dibayangi Risiko Resesi Global


TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang dipatok pemerintah pada 2019 masih dibayangi risiko pertumbuhan ekonomi global yang melemah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Tanah Air sangat bergantung kepada sumber pertumbuhan domestik.
"Beberapa negara sudah mengalami resesi. Jadi lingkungan global ini memberi ketidakpastian pada faktor eksternal. Pertanyaannya, apakah sumber pertumbuhan domestiknya bisa mengoffset itu?" ujar Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jumat, 16 Agustus 2019.
Risiko melemahnya pertumbuhan ekonomi global ini, ujar Sri Mulyani, memang sudah tampak dalam beberapa waktu ke belakang. Dengan kondisi tersebut, ditambah pertumbuhan ekspor Indonesia yang masih negatif pada semester I 2019, ia menyebut pertumbuhan ekonomi akan sulit untuk meningkat dan berakselerasi.
"Makanya saya tekankan para menteri terkait di mana pertarungan untuk bisa meningkatkan dan mengakselerasi sumber pertumbuhan domestik itu ada di pundak para menteri ini," kata Sri Mulyani. "Kami bisa mendorong, tapi kebijakan dan eksekusi APBN akan sangat menentukan."
Berdasarkan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pemerintah mematok asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen atau 0,1 persen lebih tinggi dari outlook pertumbuhan 2019 yang dipasang 5,2 persen. Adapun angka inflasi diasumsikan tidak berubah dari dua tahun ke belakang, yaitu 3,1 persen.
Berikutnya, nilai tukar rupiah dipatok Rp 14.400 per dolar Amerika Serikat alias lebih tinggi dibanding outlook 2019 yang Rp 14.250 per dolar AS. Selain itu, suku bunga SPN diasumsikan 5,4 persen; harga minyak US$ 65 per barel; lifting minyak 734 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.191 ribu barel per hari. 
Pernyataan Sri Mulyani itu sejalan dengan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menyarankan Presiden Joko Widodo fokus menggarap pasar domestik. Langkah itu dinilai efektif dalam menghadapi tantangan gejolak ekonomi global belakangan ini.
Gejolak perekonomian global, ujar Piter, diperkirakan akan mempersulit pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang di kisaran 5,2 hingga 5,5 persen. Pelambatan ekonomi global memang menyebabkan harga sejumlah komoditas andalan ekspor Indonesia tertahan di level rendah.
Share:

Amerika Beri Sanksi Ekonomi, Ini Siasat Iran


TEMPO.COTeheran – Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengatakan Iran mengecam sanksi ekonomi baru yang dikenakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kepada negaranya. Sanksi itu dinilai lebih banyak menyasar warga biasa dan perusahaan swasta.
Baca:
 
Sanksi AS ini tidak hanya mengenai sektor minyak, tapi juga industri transportasi kapal dan industri keuangan. “Musuh menarget ekonomi kita. Target utama dari sanksi ini adalah rakyat kita. Ini merupakan perang ekonomi terhadap Iran,” kata Rouhani pada Senin, 5 November 2018 waktu setempat.
Menurut Rouhani, Iran bakal tetap mampu menjual minyak meskipun ada tekanan dari Amerika agar negara-negara pengimpor minyak menghentikan pembelian dari Iran. “Kita akan terus menjual minyak kita untuk mematahkan sanksi-sanksi ini,” kata dia.
Baca:
Meskipun ingin mengenakan tekanan besar kepada Iran untuk mengurangi pendapatan negara dari hasil penjualan minyak bumi, Trump tetap memberikan pengecualian kepada delapan negara plus Irak untuk tetap bisa mengimpor minyak mentah dari Iran hingga mereka bisa menemukan sumber impor baru.
Ini membuat tekanan terhadap Iran berkurang dari tekanan maksimum yang direncanakan sebelumnya. Artinya, pemerintah Iran tetap bisa menjual minyak mentah kepada 9 negara yaitu Cina, India, Korea Selatan, Yunani, Italia, Taiwan, Jepang, Turki, dan Irak.
Irak dan Turki, yang juga merupakan negara di kawasan Timur Tengah seperti Iran, mendapat pengecualian dari AS sehingga bisa terus membeli minyak dan gas dari Iran. Ini dilakukan agar ekonomi kedua negara tidak terganggu pertumbuhannya. Dan pengecualian ini memberikan kesempatan bagi pemerintah Iran untuk mengisi kantong penerimaan negara.
Baca:
Menteri Luar Negeri Pompeo mengatakan pengecualian ini diberikan kepada negara yang telah mengurangi pembelian minyak mentah dari Iran. Dan pengecualian ini berlaku hingga 180 hari. “Ini untuk memastikan suplai minyak di pasar,” kata Pompeo.
Selain dari menjual minyak kepada 9 negara yang mendapat pengecualian ini, Iran juga memiliki kesepakatan dengan Rusia. Kesepakatan penjualan minyak ini dibuat pada 2014. Meskipun Rusia juga memproduksi minyak, negara ini ‘membeli’ minyak dari Iran untuk kembali dijual ke negara ketiga.
Hasil penjualan ini digunakan oleh Iran untuk membayar berbagai impor barang dan jasa dari Rusia.
Baca:
Rusia sendiri telah terkena berbagai sanksi dari Amerika terkait sejumlah isu seperti aneksasi wilayah Ukraina yaitu Crimea, penyerangan agen ganda Sergei Skripal di Salisbury Inggris, dan tudingan berupaya mengintervensi pemilu AS pada 2016 untuk memenangkan Donald Trump. Kecuali isu Crimea, Moskow berulang kali membantah terlibat.
“Kami telah hidup dalam kondisi terkena sanksi. Kami tidak mengakui sanksi sepihak tanpa dukungan PBB. Kami menganggap metode itu sebagai ilegal,” kata Alexander Novak, menteri Energi Rusia, seperti  dilansir Aljazeera, soal dukungan negaranya kepada Iran.
Pada saat yang sama, Uni Eropa menyatakan tetap mendukung berlakunya kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action, yang diteken pada 2014. Dukunga UE ini sangat berarti bagi Iran karena negara-negara di kawasan ini haus akan minyak dan gas untuk menyalakan mesin industrinya.
Baca:
 
Dalam pernyataan menanggapi sanksi AS ini pada pakhir pekan lalu, Uni Eropa menyesalkan keputusan itu dan akan berupaya memastikan perdagangan resmi dengan Iran terus berlanjut.
“Keteguhan kolektif kami untuk menyelesaikan ini tidak tergoyahkan,” begitu bunyi pernyataan bersama Uni Eropa, Inggris, Prancis, dan Jerman.
Uni Eropa dikabarkan sedang menyiapkan sistem pembayaran perbankan alternatif untuk memudahkan transaksi jual beli antara perusahaan dari Eropa dengan mitra dari Iran.
Ini karena AS mengancam SWIFT, yang memproses transaksi keuangan perbankan antarnegara, untuk tidak memproses transaksi keuangan dari perbankan Iran. Jika melanggar, SWIFT yang berbasis di Belgia, bakal terkena sanksi juga.
Baca:
Media New York Times melansir ada usulan lain untuk memudahkan transaksi ekonomi antara perusahaan Uni Eropa dan Iran yaitu membentuk perusahaan sebagai kendaraan khusus atau disebut special purpose vehicle.
SPV ini berfungsi sebagai pusat penyelesaian transaksi. “Hasil dari penjualan minyak dan gas Iran akan digunakan untuk membayar berbagai pembelian barang dan jasa oleh Teheran dari Eropa,” begitu dilansir New York Times.
Kepala Urusan Eksternal Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan SPV ini didesain untuk memfasilitasi pembayaran terkait ekspor dan impor Iran termasuk minyak dan gas.
Dengan syarat, perusahaan yang terlibat melakukan bisnis resmi sesuai undang-undang di Uni Eropa. Uniknya, layanan yang disediakan SPV ini bukan hanya untuk perusahaan Uni Eropa dan Iran tapi juga perusahaan dari negara lain yang ingin berbisnis dengan Iran sehingga tidak terkena batasan layanan perbankan oleh AS.
Menanggapi pembentukan SPV oleh Uni Eropa untuk bertransaksi dengan Iran ini, Trump dan Menlu AS, Mike Pompeo, mengaku terganggung dan sangat menyesalkan. “Ini salah satu langkah paling kontraproduktif yang bisa terbayangkan untuk perdamaian dan keamanan regional dan global,” kata Pomepo.
Share:

Demonstrasi Berlanjut, Pakar: Jokowi Harus Redakan Emosi Publik


TEMPO.COJakarta - Gelombang penolakan terhadap rancangan undang-undang (RUU) bermasalah berlanjut hingga saat ini sampai ke daerah-daerah. Hari ini, demonstrasi yang diperkirakan akan diikuti mahasiswa dan masyarakat sipil akan digelar di depan DPRD Jawa Timur, Surabaya. Tak hanya mahasiswa, bahkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pun ikut turun ke jalan.
Pengamat Politik asal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai opini menteri soal unjuk rasa dinilai tak lagi efektif, Presiden Jokowi disarankan turun langsung meredakan massa. Protes yang sudah dilakukan beberapa kali ini butuh sentuhan langsung dari presiden. “Jangan terlalu percaya diri, seakan protes ini dianggap biasa saja," kata dia saat dihubungi, Kamis 26 September 2019.
Eskalasi demonstrasi penolakan RUU bermasalah, kata Adi, terus naik. Demonstrasi ini cenderung brutal, karena ada proses komunikasi politik yang dirasa tersumbat. "Diperlukan statement Pak Jokowi, di mana standing positionnya. Jangan menterinya terus yang ngomong apalagi menterinya tidak punya domain untuk ngomongin itu."
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto getol mengomentari soal demonstrasi penolakan RUU bermasalah. Wiranto mengatakan penyampaian aspirasi dengan demonstrasi tak etis, dan banyak cara lain yang lebih terhormat. "Ketika ada satu jalur lain yang bisa lebih terhormat, bisa lebih etis, ya kirim perwakilan bicara dengan institusi yang memang perlu mendengarkan aspirasi masyarakat," kata Wiranto saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019.
Adi menilai, publik punya sentimen buruk terhadap Wiranto soal demonstrasi. Namanya kerap dikaitkan dengan demonstrasi mahasiswa tahun 1998 yang menuntut reformasi. Wiranto saat itu, menjabat sebagai Panglima ABRI. "Orangnya yang ngurus demo sejak 98, yang memang rekam jejaknya selalu disorot. Dan secara substansi juga ngomongnya model orde baru, dilarang demo lah, gak etis lah," kata Adi.
Sejumlah  pengamat politik juga menyarankan, Presiden Jokowi mesti memahami keresahan generasi milineal dan kalangan yang  pro KPK untuk mengatasi demonstrasi. Pemerintah seharusnya tidak nekat,  Jokowi perlu meniru cara SBY   ketika  mengatasi hal serupa.
Share:

4 Tahun Jokowi, Berjaya di Infrastruktur tapi Loyo di Manufaktur


TEMPO.COJakarta - Sejumlah pihak mengingatkan agar pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla tak larut dalam upaya menggenjot pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif sepanjang empat tahun belakangan ini. Pasalnya, masih banyak aspek Nawacita lainnya yang belum optimal diimplementasikan, sementara waktu tersisa pemerintahan kurang dari satu tahun lamanya.
Dalam Nawacita yang disorongkan oleh Jokowi dan Jusuf Kalla dalam pemerintahannya 2014-2019 ini, setidaknya ada tiga program terkait ekonomi di dalamnya. Ketiga program itu tersebar di poin 3,6 dan 7. Poin pertama Nawacita yang terkait bidang ekonomi adalah: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Adapun poin kedua adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Sementara poin ketiga adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Dalam pemerintahan Jokowi tak sedikit upaya perbaikan produktivitas melalui pembangunan infrastruktur dilakukan. Mulai dari jalan yang dibangun hingga mencapai 3.432 km, jalan tol 947 km, dan jembatan mencapai 39,798 km.
Tak hanya itu, ada sekitar 12 bandara yang telah selesai serta pemeliharaan dan pengembangan untuk lebih dari 400 bandara. Belum lagi jalan tol, pelabuhan, rel kereta api, irigasi, bendungan, embung, listrik dan sebagainya.
Staf Khusus Kepresidenan Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyebutkan pembangunan infrastruktur digenjot di wilayah Indonesia bagian timur dan perdesaan intinya tidak cuma menafkahi kebutuhan pertumbuhan. "Tetapi juga menyantuni mandat pemerataan," katanya.
Infrastruktur juga diyakini memiliki elastisitas tertinggi sebagai pengungkit investasi, yang pada gilirannya akan menyokong pertumbuhan ekonomi sampai 25-30 tahun ke depan. Jadi, sampai periode itulah pertumbuhan dapat disangga sehingga bisa dikatakan pemerintah tak hanya berpikir dalam jangka pendek atau menengah, tetapi juga memikirkan kepentingan jangka panjang. “Ini bakal menjadi standar kerja suatu pemerintahan,” kata Erani. 
Erani menambahkan, selama empat tahun belakangan ini pemerintah telah berupaya memperbaiki produktivitas rakyat di antaranya dengan melakukan 8 hal. Kedelapan hal itu adalah dengan menjaga daya beli masyakarat melalui inflasi rendah, restrukturisasi belanja negara dari belanja nonproduktif (BBM) ke belanja infrastruktur (belanja modal), memastikan realisasi dana desa sesuai target dan memberi beasiswa LPDP untuk perbaikan kualitas SDM.
Selain itu pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga, peningkatan rasio elektrifikasi, meningkatkan peranan BUMN sebagai agent of development, serta menjamin akses lebih luas kepada golongan berpenghasilan kecil lewat lembaga mikro nelayan dan kartu tani. Dari sisi internal pemerintah juga melakukan deregulasi dan debirokratisasi sehingga dapat memperbaiki daya saing bangsa.
Hal itu, menurut Erani, mampu memperbaiki daya saing ekonomi, terbukti peringkat memulai usaha (cost of doing business) yang dirilis oleh Bank Dunia menunjukkan perbaikan. “Pada 2017, Indonesia sudah berada pada peringkat 72 dari posisi 120 pada 2014,” ujarnya.
Erani menjelaskan, dari sisi internal, pemerintah sudah melakukan deregulasi dan debirokratisasi, sehingga dapat memperbaiki daya saing bangsa. Sementara dari sisi eksternal, pemerintah sangat aktif dalam forum ekonomi internasional.
Lewat forum-forum itu pula, kata Erani, pemerintah dapat mengomunikasikan kondisi fundamental ekonomi nasional. “Lembaga dunia pun mengapresiasinya lewat peringkat utang dan investasi Indonesia yang semakin baik.”
Terkait dengan kemandirian ekonomi, Erani menjelaskan, pemerintah sudah berhasil menjaga defisit Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara jauh di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB. Rasio utang pun bergerak di bawah level yang masih aman. 
Tren perekonomian terus naik dengan angka pertumbuhan 5,01 persen di 2014 dan pada akhir tahun 2018 ini ditargetkan bisa mencapai 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi itu membaik itu karena sejak 2004 untuk pertama kalinya diiringi penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sekaligus.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan peran BUMN dalam pembiayaan perekonomian sehingga pilihan-pilihan dan sumber pembiayaan negara semakin beragam. “Yang terbaru adalah pemerintah sudah berhasil mengembalikan aset bangsa dari perusahaan multinasional, untuk dikelola oleh BUMN, seperti Freeport dan Blok Rokan,” kata Erani.
Meski begitu, sejumlah pihak masih mempertanyakan pencapaian Nawacita selama empat tahun Jokowi dan Jusuf Kalla menjalankan pemerintahan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menyayangkan pemerintahan Jokowi lebih fokus dalam menggenjot infrastruktur, namun industri manufakturnya loyo bahkan tumbuh hanya 3,9 persen pada kuartal II 2018.
Hal ini, menurut Bhima, yang kemudian memicu defisit transaksi berjalan adalah tingginya defisit neraca perdagangan akibat lonjakan impor akibat tingginya impor bahan baku dan barang modal. Impor terpaksa dilakukan karena struktur industri nasional yang belum diperbaiki
Sementara itu Sosiolog Universitas Gadjah Mada Arie Sujito menyoroti pemerataan dan keberlanjutan dalam mengelola sumber daya. Sebab, sejauh ini, ia menilai implementasi pembangunan infrastruktur yang masif sudah dinikmati oleh kalangan atas.
Pekerjaan besarnya adalah mendorong pemanfaatan yang lebih besar bagi kelompok menengah ke bawah sehingga menggerakkan ekonomi mereka. "Capaian-capaian Nawacita berhasil, tapi birokrasi kita tidak sepenuhnya mampu mendorong ke sana. Banyak ide-ide brilian yang belum berhasil diperjuangkan," kata Arie.
Saat ini, menurut Arie, masih ada pekerjaan rumah besar pemerintah selanjutnya. Salah satunya adalah memastikan negoisasi divestasi saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah bisa berdampak langsung kepada kepentingan nasional dan masyarakat Papua.
Sementara itu, Direktur Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia M. Faisal menilai masih ada banyak kelemahan dalam program pengentasan kemiskinan, terutama dalam hal peningkatan daya beli.
Langkah pemerintahan Jokowi yang justru mencabut subsidi BBM di awal masa pemerintahan, menurut Faisal, berdampak pada inflasi dan menggerus daya beli masyarakat. “Baru dalam satu tahun terakhir pemerintah meningkatkan program2 bantuan sosial dan subsidi secara masif,” ucap Faisal pada Tempo.
Selain itu, yang paling penting dalam pengentasan kemiskinan adalah penciptaan lapangan kerja dan di sini letak kelemahan utamanya. “Selama tiga tahun pertama memang terjadi pertumbuhan lapangan kerja sebanyak 10 juta jiwa lebih, tapi semuanya adalah lapangan kerja informal, lapangan kerja formal justru stagnan bahkan mengalami pengurangan,” tutur Faisal.
Sektor-sektor strategis kunci yang semestinya didorong justru selama 4 tahun terakhir terbengkalai, yakni sektor industri manufaktur yang justru menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB dan salah satu penyumbang terbesar lapangan kerja. Sektor ini justru terus mengalami deindustrialisasi, sehingga wajar kalau pertumbuhan PDB pun tertahan di level 5 persen dan kinerja ekspor juga lemah karena lemahnya daya saing ekspor manufaktur.
Walhasil, di tahun ini Indonesia menghadapi defisit perdagangan yang melebar dan pelemahan nilai tukar, karena lemahnya fundamental ekonomi, khususnya di industri manufaktur. Upaya menahan laju impor juga akan sulit bila industri dalam negeri tidak berdaya saing kuat, artinya punya gap daya saing yang lebar dengan produk manufaktur dari luar.
Faisal menjelaskan, dalam membangun kemandirian di sektor strategis, yang penting adalah membangun struktur industri manufaktur yang dalam dan dengan value chain dan linkages yang kuat di dalam negeri. “Baik forward linkage maupun backward linkage,” tuturnya.
Kalau itu tidak dibangun, Faisal khawatir industri manufaktur akan makin tergantung pada bahan baku dan penolong dari luar. Sehingga tidak heran ketika ingin mendorong industri di dalam negeri, maka akan diikuti dengan peningkatan impor bahan dan baku penolong. “Artinya bakal makin menekan neraca perdagangan dan transaksi berjalan,” ucapnya.
Nah, pada saat daya saing industri manufaktur lemah ini, menurut Faisal, maka penetrasi ekspor juga menjadi lemah. Meskipun pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla sudah mencoba untuk memperluas kerjasama pasar bebas dengan negara lain, tapi efektivitas dari strategi ini rendah karena permasalahan utama yaitu daya saing produk ekspor manufakturnya sendiri sudah kalah bersaing dengan kompetitor seperti Vietnam yang punya produk-produk ekspor andalan yang serupa dengan Indonesia.
Share:

Recent Posts