Inilah Sembilan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat


INFO NASIONAL - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan tidak akan ada pertumbuhan ekonomi tanpa koneksi antarkawasan. Karenanya, infrastruktur transportasi  menjadi penting untuk menumbuhkan konektivitas antarkawasan di suatu daerah. "Semakin banyak koneksi (dalam artian infrastruktur), semakin banyak pertumbuhan," kata Ridwan dalam acara press conference di taman barat Gedung Sate, Bandung, Kamis, 27 September 2018.
Acara yang digelar Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat ini dibuat dengan kemasan berbeda. Diberi nama Jabar Punya Informasi (JAPRI), acara berisi dialog antara narasumber dan awak media membahas topik yang sedang hangat.
JAPRI edisi pertama ini membahas sembilan proyek prioritas di bidang infrastruktur transportasi yang akan digenjot pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat selama lima tahun mendatang. Hadir sebagai narasumber, yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat Eddy Nasution, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik, serta Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Johnny Patta.
Ridwan menambahkan, pihaknya akan memprioritaskan pembangunan sembilan proyek infrastruktur, yakni:
  1. Reaktivasi empat jalur kereta api, yaitu jalur Bandung-Ciwidey, Rancaekek-Tanjungsari, Banjar-Pangandaran-Cijulang, dan Cibatu-Garut –Cikajang.
  2. Perpanjangan runway Bandara Kertajati dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter.
  3. Pembuatan road barrier, batas jalan di daerah rawan kecelakaan.
  4. Pembangunan bandara di Sukabumi.
  5. Pembangunan jalur ganda kereta api Bogor–Sukabumi
  6. Pembangunan Terminal Parung, Kabupaten Bogor.
  7. Pembangunan inland waterway Cikarang Bekasi Laut (CBL)
  8. Pembangunan jalur khusus angkutan tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
  9. Pembangunan pelabuhan Patimban di Subang
Senada dengan Ridwan, akademikus Institut Teknologi Bandung, Johnny Patta, mengatakan  ekonomi tanpa konektivitas tidak akan berjalan. Ada empat elemen yang mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu konstruksi, investasi, government spending, juga ekspor-impor. Menurut Johnny, keempat elemen tersebut tidak akan bergerak tanpa hadirnya konektivitas.  "Jadi betapa pentingnya infrastruktur untuk konteks ekonomi," tuturnya.
Share:
Read More

IMF: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Adalah Kisah Sukses Nyata


TEMPO.CO,  NUSA DUA - International Monetary Fund (IMF) menilai perekonomian Indonesia merupakan sebuah kisah kesuksesan di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di dunia.
Kepala Ekonom IMF, Maurice Obstfeld menjelaskan saat ini perekonomian global tengah dirundung ketidakpastian akibat dari peningkatan tensi dagang antara AS dan China, harga minyak dan pengetatan keuangan global. Walaupun di tengah ketidakpastian tersebut, Indonesia dinilai mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
 
Saat ini jika melihat dari sisi satu negara saja jelasnya, dapat dikatakan nilai tukar melemah terhadap dolar AS tetapi melihat dari cara pandang lebih luas dolar AS memang tengah menguat. 
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan kisah sukses yang nyata dan walaupun kita memiliki banyak faktor negatid dan itu dapat berdampak ke Indonesia, pertumbuhannya tetap diprediksi cukup kuat," kata dia dalam konferensi pers World Economic Outlook (WEO) di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018.
Pada laporan World Economic Outlook (WEO) IMF, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi 5,1% pada tahun ini. Sementara, dalam laporan April 2018, IMF memproyeksi ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3% tahun ini.
Dalam laporannya yang dirilis hari ini, Selasa 9 Oktober 2018, IMF menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% Indonesia ini juga diperkirakan terjadi di 2019. Pada Laporan sebelumnya, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,5% pada 2019.
Walaupun begitu, Maurice menilai pertumbuhan Indonesia masih cukup kuat karena masih jauh di atar proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang hanya 3,7%.
Lebih lanjut, Maurice mengatakan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan level bagi pertumbuhan pendapatan yang dapat dinikmati semua orang.
Dia pun menilai dengan pendapatan perpajakan yang meningkatkan pemerintah dapat melakukan investasi lebih pada bidang-bidang yang krusial.
"Kami berpikir mengenai kemungkinan pendapatan perpajakan yang lebih tinggi sehingga memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi pada sistem pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan semua investasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakatnya," tuturnya.
Ekonom IMF pun menyarankan bagi seluruh negara dengan pendapatan seperti Indonesia untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja, memperbaiki SDM dalam angkatan kerja, dan terus memperbaiki ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
Share:
Read More

Ridwan Kamil: Ekonomi Kreatif Jawa Barat Paling Progresif


INFO JABAR — Laju pengembangan Ekonomi Krearif (ekraf) Jawa Barat tergolong progesif. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengembangkan ekraf Jawa Barat.
Komitmen tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ekonomi Kreatif dan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan hal itu saat menjadi pembicara pada Kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Nasional Tahun 2018-2025 di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.
"Masa depan kita ada pada ekonomi imajinasi, ekonomi yang hadir karena adanya kreativitas," ucap Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.  
Menurut Emil, ekraf menjadi bagian utama dalam proses pembangunan di Jawa Barat. Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ini adalah penyumbang ekspor ekraf pada tahun 2016, yaitu sebesar 31,96 persen.
Selain itu, kata Emil, Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang produk domestik bruto (PDB) di bidang ekraf terbesar, yakni 11,81 persen atau tertinggi ketiga setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 16,12 persen, dan Bali sebesar 12,57 persen.
Berbagai komoditas ekraf berkembang di Jawa Barat. Misalnya game developer, seni pertunjukan, film, musik, fotografi, desain komunikasi visual, kriya keramik, kerajinan rotan, kerajinan tangan, fashion, batik, bambu, dan banyak komoditas lainnya.
Apalagi, kata Emil, Pemprov Jawa Barat tengah mengembangkan beberapa program unggulan, seperti One Village One Company (OVOC) maupun One Pesantren One Company (OPOC). Menurutnya, kedua program tersebut akan bergerak di bidang industri kreatif.
Misalnya desa mengembangkan esteem tourism dan desa wisata. Pesantren mengembangkan produk kerajinan khas di wilayahnya. Selain itu, ada pula yang mengembangkan produk kuliner dan produk furnitur bernilai seni.
Dengan program tersebut, sebanyak 530 desa di Jawa Barat berubah status dari desa berkembang menjadi desa maju. Artinya, banyak desa yang mampu mengoptimalkan dan mengelola sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
"Desa maju memiliki kemampuan mengelolanya sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusianya dan menanggulangi kemiskinan," kata Emil.
Komitmen Pemprov Jawa Barat dalam pengembangan ekraf terwujud dengan pusat ekraf (creative hub), dan Badan Ekonomi Kreatif Daerah yang akan hadir di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Hal tersebut sebagai upaya penggalian potensi ekraf di setiap kabupaten/kota.
"Jawa Barat, Provinsi terdepan dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Pertama, jadi satu-satunya provinsi yang punya Perda tentang Ekonomi Kreatif. Kedua, tahun ini juga sedang dibangun pusat kreatif (creative hub) di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat," ucap Emil.
"Nanti akan ada Bekraf kecil di daerah-daerah, yang nantinya dikoordinasi pusat dan akhirnya berdampak pada perkembangan ekraf nasional. Pokoknya, Jawa Barat paling siap mengenai strategi ini, paling komitmen soal ekraf," ujar Emil, melanjutkan.
Pada 2019, creative hub tengah dibangun di Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Cirebon, Tasikmalaya, dan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan, pada 2020 nanti, creative hub akan dibangun di Kota Cimahi, Depok, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, dan Sumedang.
Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, mengatakan bahwa pada akhir tahun 2018, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025 (Perpres Rindekraf). Perpres Rindekraf tersebut ditetapkan sebagai landasan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.
"Maka, untuk menyosialisasikan peraturan tersebut, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyelenggarakan Sosialisasi Rindekraf Kementenian/Lembaga (K/L)," katanya.
Sosialisasi tersebut berlangsung selama dua hari di Jakarta pada 15 sampai 16 Juli 2019. Triawan berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan sinkronisasi para pemangku kebijakan agar pelaksanaan Rindekraf yang berkesinambungan antar-stakeholder dapat terbentuk.
"Untuk mencapai integrasi program dan kegiatan, maka dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang intensif antarkementerian dan lembaga agar pelaksanaan Rindekraf ini dapat berjalan optimal," ujarnya.
Share:
Read More

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Dibayangi Risiko Resesi Global


TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang dipatok pemerintah pada 2019 masih dibayangi risiko pertumbuhan ekonomi global yang melemah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Tanah Air sangat bergantung kepada sumber pertumbuhan domestik.
"Beberapa negara sudah mengalami resesi. Jadi lingkungan global ini memberi ketidakpastian pada faktor eksternal. Pertanyaannya, apakah sumber pertumbuhan domestiknya bisa mengoffset itu?" ujar Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jumat, 16 Agustus 2019.
Risiko melemahnya pertumbuhan ekonomi global ini, ujar Sri Mulyani, memang sudah tampak dalam beberapa waktu ke belakang. Dengan kondisi tersebut, ditambah pertumbuhan ekspor Indonesia yang masih negatif pada semester I 2019, ia menyebut pertumbuhan ekonomi akan sulit untuk meningkat dan berakselerasi.
"Makanya saya tekankan para menteri terkait di mana pertarungan untuk bisa meningkatkan dan mengakselerasi sumber pertumbuhan domestik itu ada di pundak para menteri ini," kata Sri Mulyani. "Kami bisa mendorong, tapi kebijakan dan eksekusi APBN akan sangat menentukan."
Berdasarkan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pemerintah mematok asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen atau 0,1 persen lebih tinggi dari outlook pertumbuhan 2019 yang dipasang 5,2 persen. Adapun angka inflasi diasumsikan tidak berubah dari dua tahun ke belakang, yaitu 3,1 persen.
Berikutnya, nilai tukar rupiah dipatok Rp 14.400 per dolar Amerika Serikat alias lebih tinggi dibanding outlook 2019 yang Rp 14.250 per dolar AS. Selain itu, suku bunga SPN diasumsikan 5,4 persen; harga minyak US$ 65 per barel; lifting minyak 734 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.191 ribu barel per hari. 
Pernyataan Sri Mulyani itu sejalan dengan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menyarankan Presiden Joko Widodo fokus menggarap pasar domestik. Langkah itu dinilai efektif dalam menghadapi tantangan gejolak ekonomi global belakangan ini.
Gejolak perekonomian global, ujar Piter, diperkirakan akan mempersulit pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang di kisaran 5,2 hingga 5,5 persen. Pelambatan ekonomi global memang menyebabkan harga sejumlah komoditas andalan ekspor Indonesia tertahan di level rendah.
Sumber : https://bisnis.tempo.co/read/1237114/sri-mulyani-pertumbuhan-ekonomi-dibayangi-risiko-resesi-global
Share:
Read More

Amerika Beri Sanksi Ekonomi, Ini Siasat Iran


TEMPO.CO, Teheran – Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengatakan Iran mengecam sanksi ekonomi baru yang dikenakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kepada negaranya. Sanksi itu dinilai lebih banyak menyasar warga biasa dan perusahaan swasta.
Baca:
 
Sanksi AS ini tidak hanya mengenai sektor minyak, tapi juga industri transportasi kapal dan industri keuangan. “Musuh menarget ekonomi kita. Target utama dari sanksi ini adalah rakyat kita. Ini merupakan perang ekonomi terhadap Iran,” kata Rouhani pada Senin, 5 November 2018 waktu setempat.
Menurut Rouhani, Iran bakal tetap mampu menjual minyak meskipun ada tekanan dari Amerika agar negara-negara pengimpor minyak menghentikan pembelian dari Iran. “Kita akan terus menjual minyak kita untuk mematahkan sanksi-sanksi ini,” kata dia.
Baca:
Meskipun ingin mengenakan tekanan besar kepada Iran untuk mengurangi pendapatan negara dari hasil penjualan minyak bumi, Trump tetap memberikan pengecualian kepada delapan negara plus Irak untuk tetap bisa mengimpor minyak mentah dari Iran hingga mereka bisa menemukan sumber impor baru.
Ini membuat tekanan terhadap Iran berkurang dari tekanan maksimum yang direncanakan sebelumnya. Artinya, pemerintah Iran tetap bisa menjual minyak mentah kepada 9 negara yaitu Cina, India, Korea Selatan, Yunani, Italia, Taiwan, Jepang, Turki, dan Irak.
Irak dan Turki, yang juga merupakan negara di kawasan Timur Tengah seperti Iran, mendapat pengecualian dari AS sehingga bisa terus membeli minyak dan gas dari Iran. Ini dilakukan agar ekonomi kedua negara tidak terganggu pertumbuhannya. Dan pengecualian ini memberikan kesempatan bagi pemerintah Iran untuk mengisi kantong penerimaan negara.
Baca:
Menteri Luar Negeri Pompeo mengatakan pengecualian ini diberikan kepada negara yang telah mengurangi pembelian minyak mentah dari Iran. Dan pengecualian ini berlaku hingga 180 hari. “Ini untuk memastikan suplai minyak di pasar,” kata Pompeo.
Selain dari menjual minyak kepada 9 negara yang mendapat pengecualian ini, Iran juga memiliki kesepakatan dengan Rusia. Kesepakatan penjualan minyak ini dibuat pada 2014. Meskipun Rusia juga memproduksi minyak, negara ini ‘membeli’ minyak dari Iran untuk kembali dijual ke negara ketiga.
Hasil penjualan ini digunakan oleh Iran untuk membayar berbagai impor barang dan jasa dari Rusia.
Baca:
Ditekan Amerika Serikat, Iran Akan Pamer Kekuatan Militer
 
Rusia sendiri telah terkena berbagai sanksi dari Amerika terkait sejumlah isu seperti aneksasi wilayah Ukraina yaitu Crimea, penyerangan agen ganda Sergei Skripal di Salisbury Inggris, dan tudingan berupaya mengintervensi pemilu AS pada 2016 untuk memenangkan Donald Trump. Kecuali isu Crimea, Moskow berulang kali membantah terlibat.
“Kami telah hidup dalam kondisi terkena sanksi. Kami tidak mengakui sanksi sepihak tanpa dukungan PBB. Kami menganggap metode itu sebagai ilegal,” kata Alexander Novak, menteri Energi Rusia, seperti  dilansir Aljazeera, soal dukungan negaranya kepada Iran.
Pada saat yang sama, Uni Eropa menyatakan tetap mendukung berlakunya kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action, yang diteken pada 2014. Dukunga UE ini sangat berarti bagi Iran karena negara-negara di kawasan ini haus akan minyak dan gas untuk menyalakan mesin industrinya.
Baca:
Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Tolak Perang dengan Iran
 
Dalam pernyataan menanggapi sanksi AS ini pada pakhir pekan lalu, Uni Eropa menyesalkan keputusan itu dan akan berupaya memastikan perdagangan resmi dengan Iran terus berlanjut.
“Keteguhan kolektif kami untuk menyelesaikan ini tidak tergoyahkan,” begitu bunyi pernyataan bersama Uni Eropa, Inggris, Prancis, dan Jerman.
Uni Eropa dikabarkan sedang menyiapkan sistem pembayaran perbankan alternatif untuk memudahkan transaksi jual beli antara perusahaan dari Eropa dengan mitra dari Iran.
Ini karena AS mengancam SWIFT, yang memproses transaksi keuangan perbankan antarnegara, untuk tidak memproses transaksi keuangan dari perbankan Iran. Jika melanggar, SWIFT yang berbasis di Belgia, bakal terkena sanksi juga.
Baca:
Apa Isi Perjanjian Nuklir Iran yang Ditolak Amerika Serikat?
 
Media New York Times melansir ada usulan lain untuk memudahkan transaksi ekonomi antara perusahaan Uni Eropa dan Iran yaitu membentuk perusahaan sebagai kendaraan khusus atau disebut special purpose vehicle.
SPV ini berfungsi sebagai pusat penyelesaian transaksi. “Hasil dari penjualan minyak dan gas Iran akan digunakan untuk membayar berbagai pembelian barang dan jasa oleh Teheran dari Eropa,” begitu dilansir New York Times.
Kepala Urusan Eksternal Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan SPV ini didesain untuk memfasilitasi pembayaran terkait ekspor dan impor Iran termasuk minyak dan gas.
Dengan syarat, perusahaan yang terlibat melakukan bisnis resmi sesuai undang-undang di Uni Eropa. Uniknya, layanan yang disediakan SPV ini bukan hanya untuk perusahaan Uni Eropa dan Iran tapi juga perusahaan dari negara lain yang ingin berbisnis dengan Iran sehingga tidak terkena batasan layanan perbankan oleh AS.
Menanggapi pembentukan SPV oleh Uni Eropa untuk bertransaksi dengan Iran ini, Trump dan Menlu AS, Mike Pompeo, mengaku terganggung dan sangat menyesalkan. “Ini salah satu langkah paling kontraproduktif yang bisa terbayangkan untuk perdamaian dan keamanan regional dan global,” kata Pomepo.
Share:
Read More

Recent Posts