TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan kajian akhir terkait lokasi definitif calon ibu kota rampung pada akhir tahun ini. Dengan begitu, kata dia, persiapan pembangunan infrastruktur dasar bisa dimulai pada 2020.
"Kajian ini tentunya akan final tahun ini, keputusan lokasi bisa tahun ini, sehingga pada 2020 persiapan pembangunan dan infrastruktur dasar sudah bisa dilakukan," kata Bambang di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin 13 Mei 2019.
Menurut Bambang, jika kajian tersebut telah selesai diharapkan pemerintah bakal melakukan persiapan dari sisi perundangan-undangan. Terutama untuk mengubah peraturan atau menerbitkan aturan baru terkait pemindahan ibu kota.
Selain itu, pemerintah telah memikirkan untuk mengubah rencana tata ruang yang juga harus direvisi. Tak hanya itu, pemerintah juga akan merancang, skema pembiayaan dan juga insentif untuk mendorong para pengusaha untuk memindah Infrastruktur ekonomi dasar di lokasi ibu kota baru.
"Insentif ini diberikan karena biaya pemindahan ini tidak murah. Juga kami berharap pembangunan ibu kota supaya tak banyak menggunakan dana dari APBN," kata Bambang.
Sebelumnya, Bambang telah menyebut rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa ini bakal menelan biaya sekitar Rp Rp 323 – Rp 466 triliun. Adapun jumlah luas lahan yang dibutuhkan sekitar 30 ribu dan 40 ribu hektare.
Selain itu, dua lokasi yang kini menjadi kandidat kuat calon ibu kota baru adalah di sekitar Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Kemudian, dengan pemindahan ibu kota ini diperkirakan akan membawa sebanyak 1,5 juta penduduk yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri
